Wamentan Sudaryono Gerak Cepat Jawab Keluhan Petani, Pupuk hingga Harga Telur Langsung Diatensi

Rilis Kementan, 17 Juli 2026
Nomor: B-550/HM.160/7/07/2026

Malang – Keluhan petani soal akses pupuk bersubsidi dan kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan), hingga keresahan peternak akibat anjloknya harga telur dan tingginya biaya pakan, langsung mendapat perhatian Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Dalam dialog bersama petani, peternak, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026), Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga langsung menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan masyarakat.

Satu per satu keluhan dijawab langsung di hadapan peserta forum. Mulai dari petani yang mengaku belum pernah memperoleh pupuk bersubsidi meski telah bertahun-tahun mengusahakan komoditas yang berhak menerima subsidi, usulan bantuan traktor dan drone pertanian, hingga persoalan harga telur ayam ras yang belum sepenuhnya menguntungkan peternak.

Merespons persoalan pupuk, Wamentan Sudaryono langsung meminta penyuluh pertanian melakukan verifikasi terhadap petani yang belum terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ia menegaskan petani yang memenuhi syarat harus segera dimasukkan agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi.

"Kalau memang memenuhi syarat, segera dimasukkan ke e-RDKK supaya mendapatkan pupuk bersubsidi. Bukan hanya beliau, tetapi petani lain yang mengalami kondisi serupa juga harus didata dan difasilitasi," tegas Wamentan Sudaryono.

Ia mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang milik negara sehingga tidak boleh terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.

"Kalau ada penyelewengan pupuk subsidi, itu bukan pelanggaran biasa. Itu pidana, karena pupuk subsidi adalah barang milik negara. Harus dipastikan tepat sasaran kepada petani yang berhak," ujarnya.

Tidak berhenti pada persoalan pupuk, Wamentan Sudaryono juga langsung merespons berbagai kebutuhan sarana produksi yang disampaikan petani. Saat petani tebu mengeluhkan tingginya biaya angkut akibat kondisi jalan menuju lahan, serta petani di wilayah pesisir mengusulkan bantuan alsintan yang sesuai dengan karakteristik lahannya, Wamentan Sudaryono meminta jajarannya segera menindaklanjuti usulan tersebut.

Bahkan ketika Kepala Dinas Pertanian menyampaikan perlunya dukungan teknologi modern untuk menarik minat generasi muda menjadi petani, Wamentan Sudaryono langsung menyetujui bantuan satu unit drone pertanian dan satu unit traktor.

"Ya sudah, kita bantu satu drone dan satu traktor," katanya yang disambut tepuk tangan peserta.

Dalam kesempatan yang sama, para peternak ayam petelur juga menyampaikan keluhan mengenai jatuhnya harga telur dalam beberapa bulan terakhir. Meski harga mulai berangsur pulih, mereka mengaku biaya produksi masih tinggi karena harga pakan naik lebih cepat dibanding kenaikan harga telur. Peternak juga meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola produksi agar kelebihan pasokan tidak kembali menekan harga di tingkat peternak.

Menanggapi hal tersebut, Wamentan Sudaryono mengatakan pemerintah memahami kondisi yang dihadapi peternak dan telah menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan arahan khusus dalam rapat kabinet agar mekanisme perlindungan peternak diperkuat sehingga persoalan serupa tidak terus berulang.

"Pemerintah mengakui memang ada kondisi harga telur dan ayam sempat turun. Sekarang mulai membaik, meski belum sesuai harapan peternak. Presiden Prabowo meminta Kementerian Pertanian bersama Menko Pangan menyiapkan mekanisme agar persoalan seperti ini tidak terus berulang dari tahun ke tahun," kata Wamentan Sudaryono.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada protein hewani. Kebutuhan daging ayam dan telur nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor. Karena itu, tantangan ke depan bukan lagi meningkatkan produksi semata, melainkan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar usaha peternak tetap menguntungkan.

Selain menyelesaikan persoalan teknis di lapangan, Wamentan Sudaryono juga meminta HKTI mengambil peran lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, organisasi petani harus menjadi mata, telinga, sekaligus corong pemerintah dalam mengawal berbagai program pertanian.

"Kalau ada pupuk dijual di atas harga yang ditentukan, laporkan. Kalau ada irigasi rusak, jalan usaha tani rusak, atau bantuan tidak sampai kepada petani, sampaikan. HKTI harus menjadi mata, telinga, dan corong pemerintah agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan setiap kebijakan di sektor pertanian dan peternakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat di lapangan.

"Kalau ada masalah, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita ingin setiap persoalan cepat ditindaklanjuti supaya petani dan peternak bisa bekerja dengan tenang, produktivitas meningkat, kesejahteraan membaik, dan swasembada pangan yang sudah kita capai bisa terus dijaga," pungkasnya.